Bawaslu Kota Bitung Berikan Masukan dalam Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan II Tahun 2026

Bitung, 1 Juli 2026 – Bawaslu Kota Bitung menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bitung pada Rabu (1/7/2026). Kehadiran Bawaslu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rapat pleno tersebut, Bawaslu Kota Bitung menyampaikan sejumlah masukan berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan daftar pemilih menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Ketua Bawaslu Kota Bitung, Deiby A. Londok, menyoroti adanya selisih jumlah data pemilih antara hasil PDPB Triwulan I dan Triwulan II. Menurutnya, setiap perubahan data, baik penambahan maupun pengurangan jumlah pemilih, perlu disertai penjelasan yang jelas beserta dasar perubahan datanya agar seluruh proses dapat dipahami secara transparan. 

"Selisih jumlah pemilih antara Triwulan I dan Triwulan II perlu dijelaskan secara rinci, baik yang disebabkan oleh pemilih baru, pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun perubahan status lainnya. Transparansi terhadap setiap perubahan data merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas daftar pemilih," ujar Deiby A. Londok. 

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Bitung, Ahmad Syakur, memberikan perhatian terhadap temuan data pemilih yang masih akan diperiksa atau di telusuri lebih lanjut. Selain itu, Ia juga menyoroti masyarakat sipil yang telah diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia mengingatkan agar perubahan status tersebut menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data pemilih, mengingat anggota Polri tidak memiliki hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sinkronisasi data antar instansi sangat diperlukan agar setiap perubahan status kewarganegaraan maupun profesi yang berdampak pada hak pilih seseorang dapat segera diperbarui dalam daftar pemilih," jelas Ahmad Syakur. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kota Bitung, Iten I. Kojongian, menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan pertukaran data antara penyelenggara pemilu dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, serta instansi lainnya. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan setiap perubahan elemen data pemilih dapat terakomodasi secara cepat dan tepat.

"Pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, koordinasi dan sinkronisasi data dengan seluruh instansi terkait harus terus diperkuat agar setiap perubahan data kependudukan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, daftar pemilih akan semakin akurat dan mampu menjamin perlindungan hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat," ungkap Iten I. Kojongian. 

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, Bawaslu Kota Bitung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan agar menghasilkan daftar pemilih yang valid, mutakhir, dan berkualitas. Bawaslu juga akan terus memberikan saran perbaikan kepada penyelenggara pemilu sebagai bentuk upaya bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, serta menjamin hak konstitusional setiap warga negara. 

Penyerahan Berita Acara Nomor 73/PP.07-BA/7172/3/2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026. dengan Jumlah Laki Laki : 81.779, Perempuan 80.343, dan Jumlah 162.122