BAWASLU KOTA BITUNG GELAR “BACERITA HPS”, BAHAS PROBLEMATIKA PERUBAHAN SISTEM PILKADA

Bitung, 10 April 2026 – Bawaslu Kota Bitung kembali melaksanakan kegiatan Bacerita HPS secara Daring melalui Zoom Meeting, Jumat (10/04/2026).

Kegiatan ini mengangkat tema “Problematika Isu Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung menjadi Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung terhadap Penguatan Demokrasi Substansial”. Diskusi ini menjadi wadah strategis dalam membedah berbagai perspektif terkait dinamika sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Dalam suasana diskusi yang interaktif, para peserta yang terdiri dari pimpinan dan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota turut memberikan pandangan kritis dan konstruktif. Berbagai aspek dibahas, mulai dari kelebihan dan tantangan sistem pemilihan langsung, hingga implikasi jika sistem tersebut diubah menjadi tidak langsung.

Kegiatan ini juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, khususnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (P3S) serta Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H). Partisipasi aktif ini menunjukkan sinergi dan kolaborasi antar jajaran pengawas pemilu dalam memperkuat pemahaman terhadap isu-isu strategis kepemiluan. 

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Donny Rumagit, turut memberikan arahan. Ia menekankan bahwa setiap wacana perubahan sistem pemilihan harus dikaji secara komprehensif dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat.

Menurutnya, pengawasan pemilu tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus mampu membaca dinamika kebijakan dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. “Bawaslu harus hadir sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran dalam menjaga arah demokrasi tetap berada pada koridor yang benar,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya penguatan kapasitas SDM pengawas agar mampu adaptif terhadap perubahan regulasi dan perkembangan sistem politik. Hal ini dinilai penting guna memastikan pengawasan yang dilakukan tetap efektif, profesional, dan berintegritas.

Anggota Bawaslu Kota Bitung juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi substantif dalam setiap kebijakan yang diambil. Perubahan sistem pemilihan, menurut mereka, harus tetap berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat luas.

Melalui kegiatan Bacerita HPS, Bawaslu Kota Bitung berharap dapat terus mendorong budaya diskusi yang produktif serta meningkatkan kualitas pengawasan pemilu yang partisipatif dan berintegritas.

Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya edukasi publik dan penguatan peran pengawasan dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan.