Bawaslu Kota Bitung Laksanakan Pengawasan Coktas di Beberapa Wilayah Kepulauan Lembeh Utara

Bitung, 20 Mei 2026 – Bawaslu Kota Bitung melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coktas) yang dilakukan oleh KPU Kota Bitung di wilayah Kepulauan Lembeh Utara, Rabu (20/05/2026). Pengawasan dilakukan di beberapa kelurahan guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prosedur serta menghasilkan data pemilih yang akurat dan mutakhir.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Staf Bawaslu Kota Bitung bersama Anggota KPU Kota Bitung, Frangky Takasihaeng, serta Staf KPU Kota Bitung untuk melakukan monitoring dan pencermatan langsung terhadap pelaksanaan Coktas di lapangan.

Di Kelurahan Gunung Woka, ditemukan adanya pemilih yang melakukan perubahan status perkawinan dari kawin menjadi pernah kawin karena suami meninggal dunia. Perubahan data tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran data pemilih agar data administrasi kependudukan tetap sesuai dengan kondisi terbaru pemilih. 

Sementara itu, di Kelurahan Posokan ditemukan pemilih yang bekerja di luar negeri serta pemilih yang melakukan perubahan status kawin. Temuan tersebut turut dicermati dalam proses pengawasan untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi dan tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, di Kelurahan Motto terdapat pemilih yang melakukan perubahan status perkawinan dari kawin menjadi pernah kawin. Perubahan data tersebut menjadi perhatian dalam proses pencocokan dan penelitian guna menjaga validitas data pemilih.

Bawaslu Kota Bitung menegaskan bahwa pengawasan terhadap tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coktas) merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Melalui pengawasan langsung di lapangan, diharapkan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan transparan dan sesuai regulasi.

Bawaslu Kota Bitung juga terus mengimbau seluruh jajaran pengawas untuk aktif melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih demi menjaga hak konstitusional masyarakat serta mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas.