Bawaslu Kota Bitung Laksanakan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di Beberapa Wilayah Kepulauan Lembeh Selatan

Bitung, 19 Mei 2026 – Bawaslu Kota Bitung melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coktas) yang dilakukan oleh KPU Kota Bitung di wilayah Kepulauan Lembeh Selatan, Selasa (19/05/2026). Pengawasan ini dilakukan di beberapa kelurahan guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data pemilih yang akurat serta mutakhir.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, jajaran Bawaslu Kota Bitung turut didampingi oleh Operator Sidalih KPU Kota Bitung untuk memastikan sinkronisasi data pemilih dalam proses pencocokan dan penelitian di lapangan.

Di Kelurahan Papusungan, ditemukan satu pemilih yang saat ini bekerja di luar negeri. Temuan tersebut menjadi perhatian dalam proses pencocokan data agar status pemilih tetap tercatat dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sementara itu, di Kelurahan Kelapa Dua terdapat pemilih yang melakukan perubahan data status kependudukan dari belum kawin menjadi kawin. Perubahan data tersebut turut dicermati dalam proses Coktas sebagai bagian dari pemutakhiran data pemilih yang akurat dan valid.

Selanjutnya, di Kelurahan Mawali juga ditemukan pemilih yang berada di luar negeri. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan pengawasan untuk memastikan hak pilih warga negara tetap terlindungi dan tercatat sesuai mekanisme yang berlaku.

Bawaslu Kota Bitung menegaskan bahwa pengawasan melekat terhadap proses Pencocokan dan Penelitian (Coktas) sangat penting dilakukan guna meminimalisir potensi ketidaksesuaian data pemilih. Melalui pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, diharapkan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan transparan, akurat, dan sesuai regulasi.

Bawaslu Kota Bitung juga terus mengimbau seluruh jajaran pengawas agar aktif melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih demi menjaga kualitas demokrasi dan hak konstitusional masyarakat.